
Mekanisme Pengelolaan Harta
A. Hak Mengelola
Kepemilikan telah didefiniskan sebagai suatu hukum syariat yang ditentukan pada zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang
tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang itu diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli. Dengan perkataan lain,
kepemilikan pada hakikatnya merupakan izin dari Allah sebagai “pemilik sejati” untuk suatu pemanfaatan.
Ketika harta itu merupakan milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia melalui izin dari-Nya, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta itu sebagai hak miliknya. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk
dimanfaatkan. Dalam hal ini, dia terikat dengan hukum-hukum syariat, tidak bebas mengelola secara mutlak, sebagaimana halnya dia tidak bisa bebas mengelola zat barang itu sendiri secara mutlak meskipun ia memiliki zatnya. Jadi, seseorang tidak boleh mengelola harta untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak sah menurut syariat, misalnya dengan menghambur-hamburkannya.
Teks asalnya berbunyi safhi. Safhi adalah tindakan menghambur-hamburkan harta, tanpa kendali. Safiih adalah sebutan bagi orang yang melakukan safhi. Dalam Islam, orang semacam ini tidak boleh dibiarkan mengelola hartanya sendiri, tetapi harus diangkat seorang washi yang bertugas untuk mengelola hartanya, sampai orang yang bersangkutan bisa normal dan bisa mengelola hartanya dengan baik.
Atau seseorang mempergunakannya untuk suatu kemaksiatan, maka negara wajib mengawalnya, dan melarangnya untuk mengelola, dus merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya.
Karena itu, mengelola dan memanfaatkan suatu zat benda itulah makna yang dimaksud dari adanya pemilikan zat benda tersebut, dan itu merupakan akibat dari adanya pemilikan tersebut. Sehingga hak mengelola suatu zat benda yang dimiliki itu juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan
kepemilikan benda tersebut, termasuk hak untuk mengelolanya dengan cara menafkahkan, baik karena hubungan, seperti hadiah, hibbah, dan wasiat, maupun karena menjadi suatu nafkah, seperti ayah terhadap anaknya.
0 komentar:
Post a Comment